Oleh : Ahmad Hadi Ramdhani

(Aktivis HIMMAH NW)

Narasi besar tentang khilafah, mewarnai dinamika sosial politik mutakhir Indonesia. Adanya kelompok-kelompok yang mengiginkan tegaknya khilafah merupakan kenyataan sejarah yang harus dihadapi bangsa Indonesia ditengah upaya menenun kembali kain kebangsaan kita hari ini. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya upaya sebagian kalangan mempertahankan otentitas dikalangan kaum muslim, Sikap tersebut setidaknya melahirkan dua hal, pertama, doktrin bahwa Islam merupakan agama universal dan holistik, telah mengkonstruksi pemahaman sebagian kalangan bahwa Islam memiliki rumusan ideal terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal politik. Sehingga dari hal tersebut, sebagian kalangan selalu menaruh curiga terhadap apapun yang datang tidak bersumber dari Islam (walaupun itu hanya persepsi mereka). Termasuk menaruh curiga terhadap sistem demokrasi dan civil society.

Kedua, adanya upaya idealisasi sistem tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan pada zaman Nabi dan Al-khulafa al-Rasyidin berikut dengan atribut konstitusinya. Dari sudut otentitas masyarakat pada zaman tersebut di atas, diyakini sebagai satu-satunya refresentasi negara dan sistem kemasyarakatan Islam yang di ridhai tuhan.  Sehingga bagaimanapun, harus ditegakkan kembali karena dianggap sebagai kewajiban, kapanpun dan dimanapun.

Hal seperti itu merupakan konsekuensi logis dari pembacaan terhadap sejarah masa lampau yang tidak dibarengi sikap kritis, diperparah lagi tidak konprehensif. Oleh karena itu, perlu kiranya kita tinjau kembali pendapat Gus Dur tentang relasi antara Islam dan Negara dalam tulisannya di dalam sebuah buku kumpulan pikiran-pikiran beliau yang diberi judul “Islam ku, Islam Anda, Islam Kita”, GusDur berbicara tentang relasi kedua hal tersebut dalam beberapa artikel, diantaranya : Adakah sistem islami?, Islam: pengertian sebuah penafsiran, Islam : pokok dan rincian.

Gusdur memulai tulisannya dalam sebuah artikel pendek yang berjudul adakah sistem islami? dengan mengomentari sebuah ayat yang sangat familiar yakni Qs. Al baqarah 2 : 208. Menurut Gusdur asal mula perbedaan pendapat tentang relasi antara agama dan Negara bermula dari perbedaan penafsiran kata Al silmi Kaffah yang terdapat pada ayat tersebut. Gus Dur mengatakan :

“Dalam kitab suci Al Qur’an disebutkan: “masuklah kalian ke dalam Islam (kedamaian) secara penuh (udkhulu fi al silmi kaffah)” (QS. Al Baqarah [2]:208). Disnilah letak perbedaan pendapat sangat pundamental diantara kaum muslimin. Kalau  kata “al-silmi” diterjemahkan menjadi Islam, dengan sendirinya harus ada sebuah entitas Islam formal, dengan keharusan menciptakan sistem yang islami. Sedangkan mereka yang menterjemahkan kata tersebut dengan kata sifat kedamian, menunjuk pada entitas universal, yang tidak perlu dijabarkan oleh sebuah sistem tertentu, termasuk sistem islami”. (Gus Dur : Islamku, Islma Anda, Islam Kita)

Bagi kalangan yang terbiasa dengan formalisasi, ayat ini merupakan legitimasi atas ide tentang sistem islami (baca : Khilafah). Kalangan fundamentalis sering merujuk istilah ini (Al- Silmi Al Kaffah) sebagai doktrin teologis. Bahkan dengan mendasarkan pada potongan kalimat dalam ayat tersebut ( Al Baqarah 208) kelompok-kelompok ini melakukan ideologisasi. Namun menurut Gusdur dalam konteks Indonesia, memaknai istilah Al Silmi Al Kaffah sebagai sebuah entitas tertentu merupakan tindakan subversif gramatikal dan pemaksaan istilah yang kebabablasan.

Masih pada artikel yang sama Gus Dur mempertanyakan komitmen sistem islami tersebut (baca:Khilafah) terhadap prinsip equality dan jaminan keberlangsungan hidup kalangan minoritas. Pada tulisan berikutnya pun Gusdur melakukan bantahan terhadap pemaknaan kalangan Islam formal terhadap ungkapan sayyidana Umar yaitu “La islama illa bi jama’ah wala jama’ata illa bi imarah wala imarata illa bi tha’ah (tidak ada Islam tanpa kelompok, tidak ada kelompok tanpa pemimpin, dan tidak ada pemimpin tanpa ketaatan). Dalam katerangannya (catatan kaki) Gus Dur membantah adagium tersebut berkaitan dengan sistem kenegeraan atau wacana politik, menurutnya statement Umar tersebut berkitan tentang adanya fenomena kecemburuan sosial dalam proyek pembuatan rumah pada masa beliau menjabat sebagai khalifah. Jadi tidak ada sesuatu dalam ungkapan tersebut yang secara spesifik terkait dengan adanya sebuah sistem islami (bacca: Khilafah). Karena itu gusdur berpendapat:

Dalam pandangan Islam tidak diwajibkan adanya sebuah sistem islami. Dengan demikian, tidak ada keharusan untuk mendirikan sebuah Negara Islam (Gusdur : Islam Ku, Islma Anda, Islam Kita).

Dengan demikian, mewujudkan dan mendukung sistem islami (Baca: Khilafah) tidak termasuk syarat bagi seseorang untuk dianggap sebagai muslim yang taat. Pembentukan lembaga-lembaga formal Islam bukanlah satu-satunya medium bagi perjuangan islam untuk menerapkan ajarannya di bumi Nusantara, tetapi dengan memastikan saudara-saudara kita dari penganut keyakinan yang berbeda merasa aman dan nyaman dengan kehadiran umat islam, merupakan dakwah bil hal kita, untuk memastikan Islam yang hadir di Negara kita adalah islam yang mewujud dalam sebuah nilai-nilai universal, Islam yang mengutamakan isi ketimbang bentuk dan Islam yang mampu menjadi Rahmatan Lil Alamin.